Tahun lalu, menurut Nining, sekitar 50 persen anggaran dikembalikan karena komisi tak bisa melaksanakan kunjungan kerja tersebut. Tahun ini diharapkan anggaran bisa terpakai untuk menyelesaikan 70 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas. Nining mengatakan, anggaran kunjungan kerja untuk merampungkan satu RUU adalah Rp 1,7 miliar. Namun, tidak semua Pansus RUU bisa melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
"Misalnya, RUU sebagai tindak lanjut keputusan MK, berarti harus ada revisi. Kalau substansi revisi tidak sampai 50 persen, maka kebijakan pimpinan itu tidak boleh melakukan kunjungan kerja. Lalu RUU pemekaran wilayah, RUU sifatnya ratifikasi internasional, RUU peraturan pemerintah pengganti UU," tambahnya.
Selain itu, Nining menegaskan, komisi sendiri yang menentukan jumlah peserta rombongan kunjungan kerja, termasuk anggota, staf dan sekretariat. Meski demikian, masih harus disesuaikan dengan standar yang berlaku.
Terkait anggota dewan yang masuk kedalam daftar peserta kunjungan kerja padahal sudah dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nining mengaku tidak tahu-menahu. "Kita kan tidak tahu sebelumnya, tidak ada pemberitahuan kepada kami. Saya kira kalau ada pemberitahuan lebih dulu, tidak akan diikutsertakan," tandasnya.
Di masa reses ini, tercatat, rombongan DPR yang pergi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri adalah Komisi I, Komisi VIII, Komisi X, dan Badan Urusan Rumah Tangga. Komisi I berkunjung ke lima negara yakni Perancis, Spanyol, Turki, Rusia, dan AS. Komisi VIII melalui Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Fakir Miskin berangkat ke China dan Australia.
Komisi X berangkat ke Spanyol dan China untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata. Sedangkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan menyambangi Inggris dan Amerika Serikat. Informasi teranyar, Komisi II DPR juga akan ke India 3-7 Mei untuk belajar tentang kependudukan.
